Menyajikan informasi Penanggungjawab dan Pelaksana Program kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang

Berisi informasi sumber dana dan besaran anggaran program/kegiatan di BKPSDM Kab.Batang TA.2026, dapat dilihat di DPA BKPSDM TA. 2026

Berisi informasi LKjIP BKPSDM Kab.Batang TA.2025

Berisi kumpulan SOP Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Batang, 

Memuat informasi KAK beberapa Kegiatan BKPSDM Tahun Anggaran 2026

Hasil Surey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik di BKPSDM Kabupaten Batang Tahun 2025

Jadwal Pelaksanaan Program Kegiatan Pada BKPSDM Kab. Batang

Berisi informasi laporan realisasi anggaran APBD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Batang Tahun 2025

Berisi informasi daftar asset barang inventaris milik Pemda yang ada di BKPSDM Kab. Batang dalam tahun 2026

Berisi informasi beberapalap.keuangan lainnya yang diantaranya laporan rekap pot.dan setoran pajak, daftar realisasi belanja modal yang dihibahkan, perhitungan pendapatan LO tahun 2020.

RKA 2026

Salah satu instrumen perencanaan yang memiliki peran strategis adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja), yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan tahunan perangkat daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Batang memiliki urgensi yang tinggi, mengingat adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam regulasi tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) resmi bertransformasi menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), dengan perluasan fungsi di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

Berisi Data DPA 2026

Daftar Asset Barang dan Inventaris 2025

Neraca 2024

Laporan  Informasi Keuangan lainnya Tahun lalu (LO, RKO, RFK, RAB dan sejenisnya)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2024

Neraca Tahun 2025

Berisi tentang informasi tata cara penyampaian/pengajuan pengaduan penyalahgunaan data informasi publik oleh perorangan maupun organisasi masyarakat.

Berisi contoh form/lembar isian untuk pengaduan

Berisikan informasi tentang SOP PPID yang meliputi beberapa SOP antara lain sebagai berikut :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, 
2. SOP Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik
3. SOP Proses penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi

Hasil Penanganan Pengaduan

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Memuat informasi pengadaan barang dan jasa BKPSDM Kab. Batang yang terangkum dalam RUP yang telah terdaftar dalam LPSE Kab. Batang

Menyajikan hasil pelaporan LHKPN Kepala BKPSDM  yang telah dikirim dan diverifikasi oleh KPK Tahun Pelaporan 2026

SK PPID Pembantu 2026

SK DIDP dan DIK

Berisi tentang kebutuhan formasi, tata cara pendaftaran dan waktu pelaksanaan

Berisi mengenai Hasil Intregasi Tes Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kab, Batang Tahun Pengadaan 2024

Surat Edaran Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi Tahun 2024 dan lulusan Sekolah Kedinasan STTD

Surat Edaran Tentang Tata Cara Pemberian Cuti

Rencana Strategis BKPSDM Batang  Tahun 2025-2029

SE Kenaikan Pangkat 2026

Surat Fasilitasi Ujian Dinas dan  Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Tahun 2026

Pengajuan Tugas Belajar Mandiri Per Tanggal 9 September 2025 Tanpa Mengirim Berkas Ke BKPSDM
Silahkan dapat mengisi pada link yang sudah tertera. Apabila sudah mengisi silahkan konfirmasi ke PIC yang tertera.

Ringga : 087734766838
Bisma  : 085713430300

Untuk Proses Pengajuan Tugas Belajar Gratis !

Persyaratan Pengajuan Tugas Belajar Mandiri :

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Batang melalui Pimpinan OPD

2. Surat Pengantar dari pimpinan OPD

3. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir

4. Fotocopy DP3/SKP tahun terakhir yang telah dilegalisir

5. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dari Pimpinan OPD

6. Surat keterangan uraian tugas dari Pimpinan OPD

7. Surat rekomendasi dari Pimpinan OPD 

8. Surat keterangan lulus ujian masuk dari Pimpinan Lembaga yang berwenang

9. Jadwal pelajaran/kuliah yang ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga yang berwenang

10. Surat Keterangan Akreditasi (minimal B) yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang

11. Asli Surat Keterangan Dokter Pemerintah

12. Daftar Riwayat Hidup

13. Penyesuaian Ijazah Bermaterai 10.000

14. Fotocopy Ijazah Sebelumnya

Surat usul, laporan, pengaduan dan/atau dokumen pendukung pengaduan mengenai dugaan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik ASN, sepanjang memuat identitas, data pribadi, keterangan pribadi pengadu, teradu, saksi dan/atau pihak terkait serta informasi yang dapat mengganggu proses pemeriksaan.

1.      UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf a ayat 2 dan huruf h;

2.      UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36

Dapat mengungkap identitas dan Data Pribadi pihak yang terkait serta berpotensi mempengaruhi objektivitas dan proses pemeriksaan. 

Melindungi identitas dan Data Pribadi serta mendukung objektivitas dan kerahasiaan proses pemeriksaan.

Data hasil Check Up/Rekam Medik ASN yang mengikuti pengujian

1. UU No. 14 Th. 2008 tentang KTP, Pasal 17 huruf a ayat (2) dan huruf h;

2. UU No. 27 Th. 2022 tentang perlindungan Data Pribadi Pasal 36

a. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)

b. Menghambat proses penegakan hukum

a.       Melindungi hak ASN yang bersifat rahasia

b.    Memperlancar proses penegakan hukum

Bagian tertentu dari dokumen pemeriksaan, meliputi Berita Acara Pemeriksaan/Permintaan Keterangan, keterangan saksi, dokumen pendukung pemeriksaan, resume hasil pemeriksaan, dan resume/notulen pembahasan Tim Pemeriksa/Tim Penyelesaian Kasus, sepanjang memuat rahasia pribadi, Data Pribadi, keterangan pihak lain, identitas pengadu, teradu, saksi dan/atau pihak terkait, serta informasi yang berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi apabila dibuka dapat mengganggu proses pemeriksaan atau penanganan pelanggaran.

a.       UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan huruf i

b.      UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 36

c.       Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

d.      Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Dapat mengungkap rahasia pribadi dan Data Pribadi pengadu, teradu, saksi dan/atau pihak terkait, serta dapat mempengaruhi objektivitas dan proses pemeriksaan.

Melindungi rahasia pribadi dan Data Pribadi para pihak serta mendukung kerahasiaan dan objektivitas proses pemeriksaan dan penanganan pelanggaran.

Bagian tertentu dari dokumen keputusan kepegawaian ASN yang memuat informasi yang bersifat pribadi dan/atau rahasia, meliputi:

a.       Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin dan/atau keputusan terkait penanganan pelanggaran kode etik;

b.      SK Izin Perceraian dan/atau Surat Keterangan untuk Melakukan Perceraian;

c.       SK Pemberhentian Sementara;

d.      SK Pengaktifan Kembali;

e.       SK Pemberhentian ASN; dan

f.       keputusan dan/atau dokumen kepegawaian lainnya yang berkaitan dengan status personal ASN,

Sepanjang memuat rahasia pribadi, data pribadi, kondisi keluarga, kondisi kesehatan, informasi keuangan atau kekayaan, keterangan pihak lain, hasil pemeriksaan, dan/atau informasi personal lainnya yang berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi apabila dibuka dapat mengungkap rahasia pribadi, melanggar pelindungan Data Pribadi, dan/atau menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi pihak yang bersangkutan.

a.       Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya Pasal 17 huruf h;

b.      Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;

c.       Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

d.      Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara dan kepegawaian yang berkaitan dengan informasi yang bersifat pribadi dan/atau rahasia.

Dapat mengungkap rahasia pribadi, Data Pribadi, kondisi keluarga, kondisi kesehatan, dan/atau informasi personal lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan informasi.

Melindungi rahasia pribadi, Data Pribadi, dan kepentingan pribadi ASN serta mencegah penggunaan informasi personal yang tidak berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) beserta lampirannya 

a.       UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h, i dan j

b.     UU No. 43 Tahun 2009 Tentang Kerasipan pasal 44 ayat (1) dan (2)

Menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan yang mendahului sebelum diaudit

Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

a.       Data dan Dokumen fisik (arsip) kepegawaian ASN/data personal ASN

b.    Data informasi dalam dokumen digital dan elektronik ASN

a.       UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h;

b.      UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

c.       UU No. 1 Th. 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik

d.      UU 43 Tahun 2009 tentang kearsipan

e.   UU ASN

Akan mengungkap  rahasia pribadi dan jabatan ASN yang bersifat rahasia dan rawan penyalahgunaan

Melindungi data pribadi dan jabatan ASN yang bersifat rahasia

Data usulan formasi CASN ke MenPANRB

a.       UU No. 20 Th. 2023 tentang ASN;

b.      PP No. 11 Th. 2017 j.o PP No. 17 Th. 2020 tentang Manajemen PNS;

c.       PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK;

d.    PERMENPAN RB No. 6 Th. 2024 tentang Pengadaan ASN

Meningkatkan resiko intervensi dari pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi hasil usulan formasi sebelum ditetapkan

Menjaga netralitas, objektivitas, dan integritas proses penetapan formasi sampai pengumuman resmi dilakukan

Data-data hasil Asesment ASN

a.       UU No. 14 Th. 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h ayat 4

b.    UU No. 27 Th. 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 36

Akan mengungkap data pribadi ASN yang bersifat rahasia

Melindungi data pribadi  ASN yang bersifat rahasia